BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna yang dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD serta Pemerintah Kota Banjarmasin.
Perda tersebut merupakan revisi dari regulasi sebelumnya yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah. Penyesuaian dilakukan setelah pemerintah pusat melalui kementerian terkait melakukan evaluasi terhadap sejumlah produk hukum daerah di berbagai wilayah di Indonesia.
Langkah revisi ini dinilai penting agar kebijakan fiskal daerah tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonomi di Kota Banjarmasin.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Mathari menjelaskan bahwa pengesahan perda tersebut merupakan hasil pembahasan antara legislatif dan eksekutif yang telah melalui proses evaluasi serta penyesuaian regulasi.
Menurutnya, perubahan terhadap perda ini diajukan oleh pemerintah kota sebagai bentuk tindak lanjut dari evaluasi pemerintah pusat terhadap sejumlah aturan daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi.
“Perubahan perda ini merupakan usulan dari pemerintah kota setelah dilakukan evaluasi. Hari ini DPRD bersama pemerintah daerah sepakat untuk mengesahkan revisi tersebut,” ujar Mathari dalam rapat paripurna.
Ia menegaskan bahwa keberadaan regulasi baru ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan pajak daerah sehingga lebih efektif, transparan, dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
Mathari juga menambahkan bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan selaras dengan aturan pusat menjadi sangat penting agar pengelolaannya dapat berjalan optimal.
Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR menyampaikan bahwa penyesuaian regulasi pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah kota untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel.
Menurut Yamin, kebijakan pajak dan retribusi harus mengikuti perkembangan regulasi pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
“Penyesuaian ini dilakukan agar kebijakan pajak dan retribusi daerah tetap sesuai dengan regulasi nasional. Tujuannya untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Yamin.
Ia menjelaskan bahwa evaluasi dari pemerintah pusat merupakan mekanisme yang dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap produk hukum daerah tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Selain itu, keselarasan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih sehat di daerah. Dengan adanya kepastian aturan terkait pajak dan retribusi, para pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan lebih nyaman dan terarah.
Yamin menambahkan bahwa penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pembangunan kota. Dana yang dihimpun dari sektor tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan daerah.
“Pendapatan dari pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penting untuk pembangunan kota, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga program kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kota Banjarmasin juga berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat sistem administrasi dan pelayanan agar masyarakat dapat memenuhi kewajiban pajak dengan lebih mudah.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai aturan baru dalam perda tersebut. Hal ini dilakukan agar masyarakat memahami ketentuan yang berlaku sekaligus mendorong kepatuhan dalam membayar pajak daerah.
Dalam konteks pembangunan daerah, regulasi yang kuat terkait pajak dan retribusi dinilai dapat membuka ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, pemerintah memiliki kemampuan yang lebih baik untuk membiayai berbagai program pembangunan.
Ke depan, Pemerintah Kota Banjarmasin bersama DPRD juga akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perda tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mampu mendukung pembangunan kota secara berkelanjutan.
Pengesahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin. Dengan sistem pengelolaan pajak yang lebih tertata, pemerintah optimistis pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
