LiputanWarga.com – Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan. Ajakan tersebut disampaikan sebagai bagian dari komitmen pemerintah menjaga transparansi dan akuntabilitas program prioritas nasional yang menyasar jutaan penerima manfaat di berbagai daerah.
Pengawasan publik dinilai penting karena program ini bersentuhan langsung dengan sekolah, peserta didik, serta pengelola satuan pelayanan di lapangan. Dengan keterlibatan masyarakat, potensi penyimpangan distribusi, ketidaktepatan sasaran, maupun pengelolaan anggaran yang tidak sesuai prosedur diharapkan dapat diminimalkan sejak dini.
Di sisi lain, sejumlah evaluasi dari warga dan pengelola yayasan mitra pelaksana mengemuka terkait tata kelola operasional di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Beberapa pihak menilai posisi Kepala SPPG sebaiknya diemban oleh figur guru atau tenaga pendidik yang memahami kultur sekolah dan manajemen kelembagaan, bukan semata-mata oleh individu yang berlatar belakang organisasi tanpa pengalaman manajerial yang memadai dalam pengelolaan satuan layanan publik.
Dalam sejumlah laporan yang beredar di masyarakat, diduga terdapat pola kepemimpinan yang terlalu dominan dalam pengelolaan operasional dan keuangan belanja di tingkat SPPG. Beberapa pihak menyebut adanya kecenderungan pengambilan keputusan secara sepihak tanpa pelibatan yayasan atau mitra yang seharusnya menjadi bagian dari struktur tata kelola. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan potensi ketidakseimbangan kontrol internal dan lemahnya mekanisme check and balance.
Menanggapi dinamika tersebut, muncul dorongan dari berbagai kalangan agar dibentuk badan pengawasan khusus Program Makan Bergizi Gratis yang bersifat independen dan memiliki kewenangan audit operasional maupun keuangan secara berkala. Badan ini diharapkan mampu menjadi instrumen kontrol tambahan di luar pengawasan internal pemerintah, sekaligus memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas.
Evaluasi ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan cakupan penerima manfaat, tetapi juga oleh kualitas tata kelola di tingkat pelaksana. Partisipasi masyarakat, sistem pengawasan yang kuat, serta kepemimpinan yang inklusif dan profesional menjadi kunci agar program benar-benar memberi dampak optimal bagi peningkatan gizi dan kesejahteraan warga.
